Home
Sistem Pemilu Terbuka 2024, What Next?
Oleh. Eko Supriatno* Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus gugatan sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam putusannya, MK menolak permohonan gugatan terkait sistem Pemilu tersebut, dan menyatakan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka pada Pemilu 2024, para pemilik suara bisa…
selengkapnyaMembongkar Korupsi di Kemenkeu
Terungkapnya keberadaan Rp 300 triliun “dana mencurigakan” di Kementerian Keuangan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Transaksi aneh itu tentunya bukanlah tindakan korupsi yang mencuri uang negara, melainkan TPPU. Bahkan kerugian yang timbul akibat pencucian uang jauh lebih besar dibandingkan rasuah. Transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal…
selengkapnyaNEGARA, PAJAK, DAN REVOLUSI MENTAL JOKOWI
(Dr.Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle) Cerita Revolusi Mental Jokowi semakin hari semakin sirna. Pejabat rezim Jokowi yang rusak mentalnya semakin meluas dan parah. Setelah kasus Jenderal Sambo dan Jenderal Teddy Minahasa yang membuat bobrok citra kepolisian, lalu muncullah skandal mafia hukum hakim agung yang memalukan. Namun, sekarang ini isu bergeser ke arah yang lebih besar,…
selengkapnya
MIMPI PRABOWO DAN FENOMENA ANIES
Smith Alhadar (Penasihat Institute for Democracy Education) Hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu memelihara mimpi mereka hingga usia tua. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat usianya telah mencapai 73 tahun, ia belum selesai dengan dirinya. Obsesinya menjadi presiden tetap menyala. Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya…
selengkapnya
Pesantren, Benteng Moral yang Harus Bebas dari Kekerasan Seksual
Pesantren, Benteng Moral yang Harus Bebas dari Kekerasan Seksual Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pesantren di Banten menjadi keprihatinan serius Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang bagi para santri untuk belajar dan mendapatkan pendidikan moral yang baik. Namun, kenyataannya, pesantren acapkali menjadi…
selengkapnya
Hormati Putusan MA, FSPP Banten Tidak Ingin Kasus Hibah Menjadi Komoditas Politik
Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten merupakan wadah berhimpun Kiyai Pimpinan Pondok Pesantren dengan misi besar silaturahim dan pemberdayaan, yang menjunjung tinggi independensi, moderasi dan inklusifitas kehidupan beragama. FSPP beranggotakan lebih dari lima ribu pesantren di seluruh Provinsi Banten, baik Pondok Pesantren Salafiyah, Modern maupun Terpadu.
selengkapnya
Diskusi Akhir Tahun, “Masih soal Kemiskinan di Banten”.
Mengakhiri Tahun 2022, The Sultan Center kembali menggelar kegiatan Diskusi Akhir Tahun dalam bentuk Webinar. Kegiatan yang mengambil tema: “Masih Soal Kemiskinan di Banten: Menyoal Peran dan Kontribusi Ormas” menghadirkan 5 (lima) orang narasumber yang merupakan representasi dari Organisasi sosial kemasyarakatan di Banten. Mereka adalah: Dr. H. Hady Sutjipto, SE., MSI Pengurus ISEI Banten Dr.…
selengkapnya
Meneropong Pemindahan Ibu Kota Dari Perspektif Kebijakan Publik
Boy Anugerah (Alumnus School of Government and Public Policy Indonesia (SGPP Indonesia) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan sebagai undang-undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022 yang lalu. Pengesahan ini bisa dikatakan berlangsung sangat cepat karena pembahasan hanya berlangsung selama 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021 (Kompas.com, 2022). Yang menarik…
selengkapnya
Menyelami Makna Mangan Ora Mangan Kumpul
Mangan ora mangan ngumpul adalah jargon atau ungkapan dari jawa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia suka berkumpul. Coba kita bayangkan setiap akhir pekan sederat acara formal atau informal keluarga yang harus hadir dari perkawinan, sunatan sampai ulang tahun entah anak siapa?, belum acara dari kolega, belum lagi acara partai, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, dan masih banyak…
selengkapnya
Reorientasi Pembangunan Desa
Oleh: Achmad Rozi El Eroy Secara pronsip, otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar ke-wenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom,…
selengkapnya