Serang, thesultancenter.or.id “Munculnya wacana masa Jabatan 3 Periode, mencuat setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945. Awalnya, Rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).” ungkap Dr. Taufiqurokhman, M.Si dalam Webinar Nasional dalam rangka 15 Tahun The Sultan Center yang diselenggarakan pada Ahad, (10/10/2021)
“Dan jika merujuk kepada Konstitusi, maka sangat tidak mungkin masa jabatan 3 periode dilaksanakan. Kecuali mengamandemen UUD 1945 terlebih dahulu.” pungkas Taufiq yang pernah saat ini menjabat sebagai Ketua LPM Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Jakarta.
Webinar Nasional dengan Topik Diskusi Menyoal Wacana 3 Periode Jabatan Presiden menghadirkan narasumber Dr. Ujang Komaruddin, M.Si selaku pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review; Dr. Taufiqurokhman, M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Jakarta; Dr. Hayat, M.Si selaku Dosen Universitas Islam Malang sekaligus Direktur Unisma Press dan narasumber terakhir Edi Muhammad Abduh selaku Dosen Universitas Bina Bangsa Serang dan Pengurus The Sultan Center.
Webinar dibuka oleh Achmad Rozi El Eroy selaku Direktur Eksekutif The Sultan Center, dan dipandu oleh Moderator Nur Hidayanti, selaku pengurus The Sultan Center. Webinar juga dihadiri juga oleh segenap Pengurus The Sultan Center dan para partisipan yang berasal dari berbagai kalangan dan wilayah.
Dalam sambutannya, Rozi yang juga tercatat sebagai Dekan FEB Univrsitas Primagraha mengatakan bahwa background diadakannya Webinar ini adalah dalam rangka memperingati 15 Tahun The Sultan Center yang merupakan Pusat Studi Kepemimpinan Publik.
“The Sultan Center adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis pada komunitas akademis di Banten dari berbagai lintas Perguruan Tinggi yang sejak 2006 telah memulai kiprahnya di provinsi Banten.” Ujar Rozi selaku Direktur The Sultan Center.
“Kehadiran The Sultan Center pada momentum 15 Tahun ini adalah sebagai sebuah bentuk reuni bagi para pengurus untuk kembali berkiprah dalam dunia Civil Society yang selama hampir Sewindu kami disibukkan dengan berbagai aktifitas kampus. Dengan formasi dan Semangat baru, Insya Allah The Sultan Center akan mengambil peran sebagai Civil Society yang kritis terhadap berbagai isu yang terjadi di Provinsi Banten pada khususnya.” pungkas Rozi yang merupakan tokoh dibalik berdirinya The Sultan Center.
Dalam paparan materi berikutnya, Dr. Hayat, M.Si mengatakan bahwa Demokrasi bukan hanya secara administrative semata, tetapi harus lebih Substantif. Aspek penting dalam kemimpinan Nasional adalah menjaga mawrah konstitusi, membangun system demokrasi yang bagus dan mendorong regenerasi kepemimpinan nasional yang terus berlanjut sehingga secara terbuka dan konstitusional dapat melahirkan pemimpin yang luarbiasa.
“Dari Aspek Kepemimpinan nasional, paling tidak idealnya adalah 2 periode. Karena jika 3 periode atau lebih itu ia akan berdampak pada siklus system pemerintahan, system demokrasi dan sitem kepemimpinan nasional itu sendiri”. pungkas Dr. Hayat Dosen Universitas Islam Malang (Unisma)
Dr. Hayat menambahkan bahwa jika jabatan masa periode lebih dari dua periode,banyak ancaman yang akan terjadi; diantaranya terbukanya peluang otoriterianisme, termasuk terbukanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang lebih luas.
Pada bagian akhir Webinar, Dr Ujang Komarudin menyoroti Wacana 3 Periode Jabatan presiden bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi. Jika Presiden dan partai pendukung memiliki semangat yang sama untuk mewujudkannya.
“Saat ini saja saya mencatat skitar 82% jumlah kursi Partai pendukung Pemerintah, setelah bergabungnya PAN. Sebelum bergabungnya PAN, Jokowi sudah memiliki dukungan skitar 75% di Parlemen. Jadi Hal yang sangat mungkin terjadi, jika Wacana 3 Periode Jabatan Presiden ini dilakukan.” tutur Dr.Ujang yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.
Ditambahkan oleh Ujang, bahwa Wacana ini 3 Periode Jabatan Presiden sudah mulai mengendur seiring dengan mulai bergulirnya wacana baru, yaitu memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi sampai tahun 2027.
“Ini yang harus kita cermati, bahwa wacana memperpanjang masa jabatan Presiden sampai tahun 2027 belum mendapat respon dari Presiden Jokowi. Berbeda dengan Wacana 3 Periode Jabatan, Jokowi jelas-jelas menolak rencana tersebut.” tegas Dr. Ujang Komarudin yang mengajar di Universitas Islam AL Azhar Jakarta ini. (red)
No responses yet